TikTok dan X.com Minggir Dulu, Facebook Jadi Medsos Paling Banyak Sebar Hoaks Pemilu
Portal Baraya – Meta, perusahaan yang memiliki Facebook, harus lebih waspada. Platform media sosialnya menjadi sarana utama penyebaran hoaks tentang pemilu 2024.
Paslanya tak sedikit orang yang memanfaatkan Facebook untuk menyebarkan informasi palsu.
Menurut data Kemenkominfo, ada 526 hoaks seputar pemilu 2024 yang beredar dari Januari 2022 sampai Oktober 2023.
Dari jumlah itu, 87% atau 455 hoaks berasal dari Facebook. Selain itu, ada juga hoaks yang tersebar di TikTok (25 hoaks), SnackVideo (17), YouTube (17) dan Twitter atau X.com (11).
“Penyebaran hoaks dan disinformasi tidak hanya di satu media sosial saja. Kami melihat bahwa hoaks dan disinformasi tentang pemilu paling banyak ada di Facebook yang dikelola oleh Meta,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi pada Jumat (27/10/2023).
Budi mengatakan ada 101 isu hoaks tentang pemilu yang muncul sejak Januari 2023 hingga 26 Oktober 2023.
Baca Juga: Beredar Video Presiden Jokowi Pidato Berbahasa Mandarin, Kominfo: Disinformasi, Itu Diedit Pakai AI
Pada tahun 2022, hanya ada 10 isu hoaks tentang pemilu. Namun, pada Januari 2023 hingga 26 Oktober 2023, ada 91 isu hoaks tentang pemilu.
Ini berarti ada kenaikan hampir 10 kali lipat isu hoaks dibandingkan tahun sebelumnya.
Budi menambahkan bahwa sejak Juli 2023, jumlah hoaks semakin banyak dari bulan-bulan sebelumnya.
Kemenkominfo bertekad untuk menangani penyebaran hoaks tentang pemilu yang semakin marak dengan cara yang lebih tegas.
Budi menjelaskan ada tiga langkah yang dilakukan oleh Kemenkominfo.
“Pertama, kami akan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya hoaks pemilu dan pentingnya memverifikasi informasi dari sumber yang terpercaya,” katanya.
Kedua, Kemenkominfo juga bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan penyedia platform media sosial untuk mengidentifikasi dan menangani konten hoaks pemilu.
Baca Juga: Teknologi Makin Canggih, Hoaks Sekarang Manfaatkan AI, Kominfo: Hati-Hati!
Terakhir, Kementerian Kominfo meningkatkan patroli siber dan penerimaan laporan masyarakat tentang hoaks pemilu.
Budi mengakui bahwa langkah-langkah tersebut tidak bisa langsung menghentikan peredaran konten hoaks pemilu.
Oleh karena itu, Budi mengimbau agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh berita sensasional yang bisa memicu emosi dan tidak menyebarkan berita tanpa cek fakta terlebih dahulu.
“Pastikan bahwa berita tersebut didasarkan pada fakta yang bisa dipertanggungjawabkan dan bukan hanya berdasarkan opini subjektif,” tegasnya.
