Contoh Soal dan Kunci Jawaban PAS PKN Kelas 11 Semester 1 2022
Berikut ini adalah contoh soal dan kunci jawaban PAS PKN kelas 11 semester 1 2022 yang bisa peserta didik pahami.
Diharapkan dengan contoh soal dan kunci jawaban PAS PKN kelas 11 semester 1 di bawah ini, siswa dan siswi bisa memahami materi yang sudah diajarkan lebih lanjut.
Karena itulah sebelum memulai ujian, ada baiknya siswa dan siswi mempersiapkan diri dengan mempelajari contoh soal dan kunci jawaban PAS PKN kelas 11 semester 1 tersebut.
Contoh Soal dan Kunci Jawaban PAS PKN Kelas 11 Semester 1 2022
Di bawah ini adalah informasi kisi-kisi soal PAS PKN kelas 11 Semester 1 2022 lengkap dengan kunci jawaban yang bisa peserta didik pelajari.
1. Sumber dasar hukum nasional, yaitu Pancasila dan Batang Tubuh UUD 1945. Hal ini termuat dalam…
a. Tap MPR Nomor IV/MPR/2000
b. Tap MPR Nomor V/MPR/ 2000
c. Tap MPR Nomor I/MPR/1999
d. Tap MPR Nomor II/MPR/1999
e. Tap MPR Nomor III/MPR/2000
Jawaban: e. Tap MPR Nomor III/MPR/2000
2. Berikut yang tidak termasuk hukuman pokok, yaitu….
a. denda
b. diasingkan
c. mati
d. penjara
e. kurungan
Jawaban: b. diasingkan
3. Hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang dinamakan ….
a. ius constituendum
b. hukum positif
c. hukum lokal
d. hukum antarwaktu
e. ius constitutum
Jawaban: a. ius constituendum
4. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia, merupakan pengertian HAM menurut….
a. Koentjoro Poerbopranoto
b. UU No. 39 Tahun 1999
c. Komisi HAM PBB
d. John Lock
e. Aristoteles
Jawaban: b. UU No. 39 Tahun 1999
5. Kasus penembakan mahasiswa Trisakti terjadi pada tahun….
a. 1987
b. 1996
c. 1997
d. 1989
e. 1998
Jawaban: e. 1998
6. Pengadilan hak asasi manusia diatur dalam salah satu instrumen Pancasila, yaitu
a.Keppres No. 129 tahun 1998
b. Keppres No. 181 tahun 1998
c. Amandemen kedua UUD 1945
d. Inpres No. 26 Tahun 1998
e. UU No. 26 tahun 2000
Jawaban: e. UU No. 26 tahun 2000
7. Instrumen Pancasila Keppres No. 181 Tahun 1998 mengatur tentang…
a. Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan, perencanaan program, maupun pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintah
b. Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel
c. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap perempuan
d. Pengakuan dan Jaminan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia
e. Rencana Nasional Hak-hak Asasi Manusia
Jawaban: c. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap perempuan
8. Berikut yang termasuk landasan langsung pemikiran munculnya hak asasi manusia, yaitu…
a. Manusia memiliki kebebasan sejak lahir
b. Manusia makhluk sosial
c. semua manusia berderajat sama
d. Manusia ciptaan Tuhan
e. Manusia berhak hidup
Jawaban: a. Manusia memiliki kebebasan sejak lahir
9. Berikut yang termasuk jenis kasus pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat ringan adalah…
a. Pencemaran nama baik
b. Pembunuhan massal
c. Pengusiran penduduk secara paksa
d. Penyiksaan terhadap balita
e. pembunuhan seseorang
Jawaban: a. Pencemaran nama baik
10. Sikap guru yang membeda-bedakan peserta didik, termasuk jenis pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi lingkungan….
a. bangsa dan bernegara
b. lembaga pemerintahan
c. keluarga
d. sekolah
e. masyarakat
Jawaban: d. sekolah
11. Pengadilan hak asasi manusia diatur dalam salah satu instrumen Pancasila, yaitu….
a. Keppres no. 129 Tahun 1998
b. Keppres No. 181 Tahun 1998
c. Amandemen kedua UUD 1945
d. Inpres no. 26 Tahun 1998
e. UU No. 26 Tahun 2000
Jawaban: e. UU No. 26 Tahun 2000
12. Instrumen Pancasila Keppres No. 181 Tahun 1998 mengatur tentang….
a. Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan, perencanaan program, ataupun pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan
b. Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel
c. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap perempuan
d. Pengakuan dan Jaminan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia
e. Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia
Jawaban: c. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap perempuan
13. Pemberontak yang menyebabkan pembunuhan secara massal pada sekelompok manusia termasuk jenis pelanggaran hak asasi manusia ….
a. ringan
b. sedang
c. berat
d. umum
e. wajar
Jawaban: c. berat
14. Berikut termasuk penyebab terjadinya kasus pelanggaran hak asasi yang berasal dari faktor internal, yaitu ….
a. penyalahgunaan kekuasaan
b. pergaulan
c. kesenjangan sosial
d. ketidaktegasan aparat hukum
e. Sikap mementingkan diri sendiri
Jawaban: e. sikap mementingkan diri sendiri
15. Hak asasi manusia menyangkut hak hidup, hak kemerdekaan, dan hak memiliki sesuatu tidak boleh diganggu gugat karena ….
a. diturunkan dari orang tua kandung
b. dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan
c. bersifat sangat pribadi dan eksklusif
d. merupakan eksistensi manusia bermartabat
e. dilindungi oleh negara
Jawaban: b. dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan
16. Berikut ini yang bukan bagian dari badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung adalah….
a. Peradilan Agama
b. Peradilan Militer
c. Peradilan Tata Usaha Negara
d. Mahkamah konstitusi
e. Peradilan Umum
Jawaban: d. Mahkamah konstitusi
17. Pengadilan tingkat pertama yang kedudukannya berada di kotamadya atau kabupaten seluruh Indonesia adalah….
a. Peradilan Negeri
b. Peradilan Militer
c. Peradilan Agama
d. Peradilan Militer
e. Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara
Jawaban: a. Peradilan Negeri
18. Pengadilan militer yang memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Militer yang telah diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer Tinggi yang dimintakan banding adalah pengadilan….
a. Militer
b. Militer Tinggi
c. Militer Utama
d. Militer Pertempuran
e. Militer Pertahanan
Jawaban: c. Militer Utama
19. Negara hukum sering disebut juga dengan istilah….
a. Machstaat
b. Doktrin
C. Statue
d. Rechtstaats
e. Monarki
Jawaban: d. Rechtstaats
20. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara dan sekaligus lembaga peradilan yang baru dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Keberadaan MK diatur dalam….
a. UUD NRI Tahun 1945 pasal 24 dan UU No. 24 Tahun 2004
b. UUD NRI Tahun 1945 pasal 24 A dan UU No. 24 Tahun 2004
c. UUD NRI Tahun 1945 pasal 24 B dan UU No. 24 Tahun 2004
d. UUD NRI Tahun 1945 pasal 24 C dan UU No. 24 Tahun 2004
e. UUD NRI Tahun 1945 pasal 24 C ayat (1) dan UU No. 24 Tahun 2004
Jawaban: e. UUD NRI Tahun 1945 pasal 24 C ayat (1) dan UU No. 24 Tahun 2004
Demikian contoh soal dan kunci jawaban PAS PKN kelas 11 semester 1 2022, semoga bermanfaat.
