15+ Soal Tes PPK dan PPS Pemilu 2024 Lengkap Dengan Jawaban
Berikut ini adalah contoh soal tes PPK dan PPS Pemilu 2024 yang lengkap dengan jawabannya untuk Anda simak.
Dimana contoh soal tes PPK dan PPS Pemilu 2024 dan jawabannya di bawah ini bisa menjadi referensi untuk menjadi panitia pelaksana.
Dengan begitu, soal tes PPK dan PPS Pemilu 2024 akan memudahkan Anda saat mengisi soal sesungguhnya nanti.
Latihan Soal Tes PPK dan PPS Pemilu 2024 dan Jawabannya
Di bawah ini ada soal PPK dan PPS Pemilu 2024 yang lengkap dengan jawabannya.
1. Terdapat parpol pengusung pasangan calon dalam pelaksanaan pemilu Kepala Daerahdengan mengajukan lebih dari satu pasangan calon.
Sementara itu, dokumen pencalonan tersebut ditandatangani oleh ketua dan sekretaris parpol.
Sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004, maka yang akan terjadi adalah…
A. Bergantung terhadap hasil rapat pleno antara KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota
B. Pendaftaran diterima, kemudian diverifikasi oleh DPP
C. Ditolak pada saat proses pendaftaran
D. Pendaftaran diterima lalu diminta melakukan perbaikan setelah masa perbaikan
Jawaban: C
2. Peraturan terkait dengan ketentuan penundaan pemilu Kepala Daerah diatur oleh….
A. UU No. 22 Tahun 2007
B. PP 6 Tahun 2005 jo. PP 17 Tahun 2005
C. PP 6 Tahun 2005
D. UU No. 32 Tahun 2004
Jawaban: B
3. Pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Ketua KPU, Ketua KPU Provinsi, dan Ketua KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab terhadap yaitu..
A. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
B. Rapat Pleno
C. Rapat Rutin
D. Legislatif (DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota)
Jawaban: B
4. Ketua KPU Provinsi memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugasnya yaitu…
A. DPRD
B. Rapat Pleno
C. KPU Pusat
D. Gubernur
Jawaban: B
5. Ketua KPU Kabupaten/Kota memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugasnya terhadap….
A. KPU Provinsi
B. Rapat Pleno
C. Rapat Rutin
D. KPU Pusat
Jawaban: B
6. Status yang dimiliki oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yaitu….
A. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sifatnya Ad Hoc
B. KPU sifatnya tetap, sementara KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sifatnya Ad Hoc
C. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sifatnya tetap
D. KPU dan KPU Provinsi sifatnya Ad Hoc, sementara KPU Kabupaten/Kota sifatnya tetap.
Jawaban: C
7. Tugas dan wewenang yang dimiliki oleh KPU dalam penyelenggaraan pemilu untuk anggota DPR, DPD, dan DPRD yaitu….
A. Melakukan penyusunan dan penetapan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, serta KPPSLN
B. Melakukan penyusunan dan penetapan untuk pedoman teknis dari setiap tahapan pemilu setelah melakukan konsultasi dengan DPR dan Pemerintah
C. Melakukan perencanaan program dan anggaran serta menetapkan jadwal pelaksanaan
D. Semua jawaban diatas benar
Jawaban: D
8. Sebelum adanya UU No. 15 Tahun 2011, penyelenggaraan dan pengawasan pemilu diatur oleh…
A. UU No. 32 Tahun 2004
B. UU No. 22 Tahun 2007
C. UU No. 12 Tahun 2003
D. UU No. 24 Tahun 2007
Jawaban: B
9. Penyelenggara pemilu wajib melaksanakan pemilu yang berdasar pada asas penyelenggaraan. Berkaitan dengan hal ini, berikut merupakan prinsip penyelenggaran yang tepat adalah…
A. Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, akuntabilitas, ekonomi, efisiensi, dan efektif
B. Keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, ekonomi, jujur, dan adil
C. Mandiri, adil, jujur, akuntabilitas, tertib, keterbukaan, proporsionalitas, kepastian hukum, profesionalitas, efisiensi, dan efektivitas
D. Mandiri, kepastian hukum, keterbukaan, dan adil
Jawaban: C
10. Letak dari kantor KPU adalah….
A. KPU berkantor dengan Bawaslu yang ada di Jakarta.
B. KPU Pusat berada di Jakarta, KPU Provinsi ada di setiap provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota ada di masing-masing kabupaten/kota
C. KPU ada di Ibu Kota Negara RI
D. KPU berlokasi di Provinsi DKI Jakarta
Jawaban: B
11. Banyaknya jumlah anggota dari KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS adalah…
A. 5, 5, 5, 3, dan 1
B. 7-7/5-5/3-5-3
C. 9, 7, 5, 5, dan 3
D. 5-7/5-5-5-3
Jawaban: B
12. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memiliki sifat hierarkis. Undang-undang yang mengatur ini yaitu UU No. 7 Tahun 2017 pasal dan ayat yaitu….
A. Pasal 10 ayat (1)
B. Pasal 10 ayat (2)
C. Pasal 9 ayat (1)
D. Pasal 9 ayat (2)
Jawaban: C
13. Tugas dan wewenang yang dimiliki oleh KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan penyelenggaran pemilu untuk anggota DPR, DPD, dan DPRD, kecuali….
A. Menyampaikan terkait dengan daftar pemilih kepada KPU Provinsi
B. Menindaklanjuti atas temuan serta laporan yang disampaikan Panwaslu Kabupaten/Kota
C. Menyusun serta menetapkan tata kerja dari KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN
D. Melakukan evaluasi serta membuat laporan dari tahapan penyelenggaraan pemilu.
Jawaban: C
14. Pemilihan tim seleksi calon anggota KPU Provinsi di setiap penempatan provinsi yang dibentuk oleh KPU memiliki lima anggota diantaranya dari unsur masyarakat yaitu…..
A. Kepolisian, kejaksaan, dan tokoh perempuan
B. Akademisi, kejaksaan, dan kepolisian
C. Tokoh agama, akademisi, dan pers
D. Akademisi, tokoh masyarakat, dan professional
Jawaban: D
15. Dasar yang digunakan dalam pengawasan pelaksanaan pemilu sehingga memberikan jaminan untuk pemilu benar-benar dilaksanakan adalah…
A. Prinsip kehati-hatian dan adil kepada seluruh pihak
B. Asas pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan
C. Sistem proporsional terbuka
D. Asal penyelenggaraan negara yang baik (Good governance)
Jawaban: B
Demikian soal tes PPK dan PPS Pemilu 2024 dan jawabannya, semoga bermanfaat.
