30 Bocoran Soal Tes Tulis CAT dan PPS Pemilu 2024 Lengkap dengan Kunci Jawabannya
Portalbaraya.com – Pada artikel kali ini akan kami sajikan Bocoran Soal Tes Tulis CAT dan PPS Pemilu 2024 lengkap dengan kunci jawabannya berdasarkan kisi kisi seleksi tes tertulis sebelumnya.
Bocoran Soal Tes Tulis CAT dan PPS Pemilu 2024 lengkap dengan kunci jawabannya ini kami harap bisa menjadi acuan dan referensi dalam belajar untuk mempersiapkan diri mengikuti tes PPS Pemilu tahun 2024.
Perlu diketahui seleksi calon anggota PPS Pemilu 2024 sedang berlangsung oleh KPU, dan memasuki tahap berkas administrasi.
Baca Juga: 15+ Soal Tes PPK dan PPS Pemilu 2024 Lengkap Dengan Jawaban
Selanjutnya bagi pelamar yang dinyatakan lulus, akan lolos ke tahap berikutnya, yaitu mengikuti ujian CAT (Computer Assisted Test) yang dijadwalkan oleh KPU pada 2-4 Januari 2023.
Bagi yang lulus ke tahap ujian CAT, sudah selayaknya untuk mempersiapkan diri dengan berlatih soal Tes Tulis CAT dan PPS Pemilu.
Nah, disini kami akan membagikan latihan 30 Bocoran Soal Tes Tulis CAT dan PPS Pemilu 2024 lengkap dengan kunci jawabannya
Baca Juga: 20+ Soal Tes Wawancara PPS Pemilu 2024 Lengkap Dengan Jawabannya
30 Bocoran Soal Tes Tulis CAT dan PPS Pemilu 2024 dan kunci jawabannya
1. untuk menjadi pemilih dalam pemilu adalah:
a. Berusia 17 tahun
b. Berusia 15 tahun
c. Setiap warga Negara tanpa memandang usia
d. Berusia 17 tahun dan atau sudah pernah menikah
Jawaban d
2. Salah satu kode etik penyelenggara Pemilu adalah imparsialitas yang artinya:
a. Tidak berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemilu
b. Tidak berpihak terhadap peserta Pemilu
c. Tidak menggunakan hak pilih dalam Pemilu
d. Tidak peduli terhadap Pemilu
Jawaban b
3. Daftar Pemilih Tetap ditetapkan oleh….
a. KPPS
b. PPS
c. PPK
d. KPU Kabupaten
Jawaban d
4. KPU yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota jumlah anggotanya sebanyak…
a. 3 (tiga) orang
b. 5 (lima) orang
c. 3 (tiga) atau 5 (lima) orang
d. 5 (lima) orang atau 7 (tujuh) orang
Jawaban b
5. Anggota KPU Kabupaten/Kota wajib mematuhi kode etik yang disusun dan disetujui bersama oleh :
q. Bawaslu, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Kehormatan Dewan
b. DKPP, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi
c. KPU, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi
d. KPU, Bawaslu, dan DKPP
Jawaban d
6. Ada berapakah partai politik peserta Pemilu 2019 lalu:
a. 20 partai politik
b. 9 partai politik
c. 16 partai politik
d. 16 partai politik nasional dan 4 partai politik local
Jawaban d
7. DP4 digunakan untuk….
a. Bahan Coklit PPDP
b. Bahan Pertimbangan Penyusunan Daftar Pemilih
c. Bahan Penyusunan Daftar Pemilih
d. Bahan Penetapan Daftar Pemilih
Jawaban b
8. Lembaga apakah yang melaksanakan audit laporan dana kampanye
a. KPK
b. BPK
c. PPATK
d. Kantor Akuntan Publik
Jawaban d
9. Tugas, wewenang dan kewajiban PPK adalah :
a. Membantu KPU Kabupaten melakukan Pemutakhiran Data Pemilih, DPS dan DPT.
b. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan
c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten.
d. a, b, dan c benar semua.”
Jawaban d
10. Tugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara adalah :
a. Menjaga keamanan lokasi rapat pleno
b. Turut menandatangani Berita Acararapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara
c. Membantu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
d. Menjaga gudang logistik
Jawaban c
11. Pemungutan Suara di TPS dapat diulang jika terbukti terjadi hal – hal sebagai berikut, kecuali :
a. Terjadi pelanggaran pidana oleh pasangan calon pada masa Kampanye.
b. Terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
c. Terdapat lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda.
d. Terdapat lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
Jawaban a
12. Anggota PPK maupun PPS dapat diberhentikan oleh KPU Kabupaten apabila melakukan pelanggaran sebagai berikut, kecuali … .
a. Menghambat pelaksanaan tahapan Pemilihan
b. Terbukti melakukan tindak pidana pemilu
c. Melakukan rapat pleno terbuka tanpa mengundang camat
d. Melakukan pelanggaran etik berat
Jawaban c
13. Ketua KPU Provinsi memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugasnya yaitu…
a. DPRD
b. Rapat Pleno
c. KPU Pusat
d. Gubernur
Jawaban b
14. Apabila sebuah parpol pengusung calon pasangan dalam Pemilu Kepala Daerah mengajukan lebih dari satu pasangan calon di mana dokumen pencalonan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris parpol yang sama, menurut UU 32 Tahun 2004 maka?
a. Pada saat pendaftaran langsung ditolak
b. Pada saat pendaftaran ditolak, dan tidak boleh mengajukan calon pasangan baru
c. Pada saat pendaftaran diterima, lalu angkatan di DPP
d. Tergantung rapat pleno KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota
Jawaban a
15. Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah dilaksanakan dengan sistem…
a. Distrik berwakil banyak
b. Proporsional terbuka
c. First past the post
d. Suara terbanyak
Jawaban a
16. Berapa Honor Ketua PPK untuk Pemilu Tahun 2024?
a. 2.500.000,-
b. 2.300.000,-
c. 2.200.000.-
d. 2.000.000.-
Jawaban a
17. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis. Ketentuan ini diatur dalam UU No 7 Tahun 2017 pasal & ayat berapa?
a. Pasal 9 ayat (1)
b. Pasal 9 ayat (2)
c. Pasal 10 ayat (1)
d. Pasal 10 ayat (2)
Jawaban a
18. Penyusunan daftar pemilih untuk tiap TPS dengan memperhatikan :
a. Menggabungkan Pemilih dari kelurahan/desa atau nama lain yang berbeda, pada TPS yang sama
b. Memisahkan pemilih dalam satu rukun tetangga atau nama lain, pada TPS yang berbeda
c. Jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara
d. Memisahkan Pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda
Jawaban c
19. Apabila penghitungan suara ulang di TPS atau PPS tidak dapat diselesaikan pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara, maka :
a. Penghitungan suara ulang dilakukan oleh KPU Kabupaten.
b. KPPS tetap melanjutkan penghitungan suara ulang.
c. Penghitungan suara ulang dilakukan oleh Panitia Pemilihan setingkat di atasnya.
d. Semua jawaban salah.
Jawaban d
20. Berikut ini yang bukan termasuk perlengkapan pemungutan suara, yaitu:
a. Plano
b. Kotaksuara, suratsuara, tinta, dan segel
c. Bilik pemungutan suara dan alat untuk memberi tandapilihan
d. TPS (tempat pemungutan suara)
Jawaban a
21. Jika terdapat surat suara sisa yang tidak digunakan dalam pemungutan suara, maka yang harus dilakukan KPPS adalah sebagai berikut :
a. Merusak surat suara dengan cara disobek agar tidak digunakan untuk kepentingan tertentu
b. Menyilang dengan spidol dan memasukkan ke dalam sampul surat suara yang tidak digunakan
c. Dikembalikan kepada PPS
d. Dihitung sebagai surat suara rusak dan tidak digunakan
Jawaban b
22. Dalam penyelenggaran pemilihan umum, diperlukan adanya suatu pengawasan untuk menjamin agar pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan berdasarkan…
a. Prinsip-prinsip check and balances
b. Sistem proporsional terbuka
c. Asas penyelenggaraan negara yang baik (good governance)
d. Asas pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan
Jawaban d
23. Setelah menerima DPT dari KPU Kabupaten melalui PPK, PPS mengumumkan DPT pada tempat yang mudah dijangkau dengan ketentuan :
a. Tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan secara utuh
b. Tidak menampilkan informasi nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh
c. Menampilkan informasi nomor induk kependudukan secara utuh
d. Jawaban a dan b benar
Jawaban d
24. Ciri khas negara kesatuan adalah
a. Kepala negaranya adalah seorang presiden
b. Kekuasaan asli ada pada pemerintah pusat
c. Warga negara mudah berpindah domisili
d. Adanya konstitusi yang tertulis
Jawaban b
25. Perlengkapan kotak suara untuk pemungutan suara harus bersifat transparan. Maksud dari bersifat transparan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 9 tahun 2017 adalah:
a. Isi kotak suara harus terlihat seluruhnya
b. Isi kotak suara harus terlihat sebagian
c. Isi kotak suara harus terlihat dari luar
d. Sebagian kotak suara terbuat dari plastik
Jawaban c
26. Perwujudan Pancasila sebagai dasar Negara dalam kehidupan kenegaraan nampak dalam
a. Sikap dan perilaku anggota masyarkat
b. adat Istiadat dan kebiasaan masyarkat
c. peraturan perundang-undangan
d. sistem sosial yang ada
Jawaban c
27. UUD 1945 merupakan satu kesatuan naskah yang terdiri atas
a. Pembukaan, batang tubuh dan penjelasan
b. Pembukaan, batang tubuh dab pasal-pasal
c. Pasal-pasal dan penjelasan
d. Penjelasan dan aturan peralihan
Jawaban a
28. Pancasila menjadi petunjuk untuk membuat aturan hukum serta pedoman untuk kehidupan bernegara. Hal ini karena Pancasila merupakan…
a. Dasar dan ideologi Negara
b. Kemauan Negara
c. Keputusan bersama seluruh rakyat
d. Pemikiran negara baru
e. Perangkat yang digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan
Jawaban a
29. Peraturan terkait dengan ketentuan penundaan pemilu Kepala Daerah diatur oleh….
a. UU No. 22 Tahun 2007
b. PP 6 Tahun 2005 jo. PP 17 Tahun 2005
c. PP 6 Tahun 2005
d. UU No. 32 Tahun 2004
Jawaban b
30. Pancasila berkedudukan sebagai pandangan hidup bangsa, artinya….
a. Pancasila menuntun segala gerak langkah dan perilaku masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara.
b. Pancasila mendasari segala gerak langkah dan perilaku masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara.
c. Pancasila mengikuti segala gerak langkah dan perilaku masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara.
d. Pancasila memantau segala gerak langkah dan perilaku masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara
Jawaban a
