20+ Soal Tes Wawancara PPS Pemilu 2024 Lengkap Dengan Jawabannya
Di bawah ini adalah contoh soal Tes Wawancara PPS Pemilu 2024 dan jawabannya yang bisa Anda pelajari.
Di mana para peserta seleksi pastinya memerlukan latihan soal Tes Wawancara PPS Pemilu 2024 tersebut.
Dengan demikian, saat menghadapi soal Tes Wawancara PPS Pemilu 2024 sesungguhnya, peserta akan lebih mudah untuk menjawabannya.
Kisi-Kisi Soal Tes Wawancara PPS Pemilu 2024 dan Jawabannya
Berikut adalah latihan soal Tes Wawancara PPS Pemilu 2024 berbasis CAT dan jawabannya.
1. TPS mengumumkan daftar pemilih sementara DPS selama …..
A. 17 hari
B. 10 hari
C. 14 hari
D. 15 hari
E. 20 hari
Jawaban: C
2. Pasangan calon diusulkan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan di perolehan kursi paling sedikit ….. dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya
A. 25%
B. 20%
C. 4%
D.10%
E.15%
Jawaban: B
3. Berikut ini termasuk Tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS, kecuali …
A. menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilu yang hadir dan Pengawas Pemilu Lapangan
B. mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS
C. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS
D. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS
E. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota
Jawaban: E
4. Daftar Pemilih Tetap (DPT) disahkan dan diumumkan oleh…
A. KPU Kabupaten/Kota
B. KPU RI
C. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
D. KPPS
E. PPS
Jawaban: A
5. Berikut ini termasuk syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN, kecuali …
A. Warga Negara Indonesia
B. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun
C. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil
D. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat
E. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan.
Jawaban: B
6. Pasca melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS), maka kegiatan selanjutnya yang dilakukan PPS adalah …
A. Mengumumkan Daftar Pemilih Tetap
B. Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
C. Menyampaikan DPS akhir kepada KPU melalui PPK
D. Menetapkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS)
E. Menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara (DPS)
Jawaban: C
7. Dalam hal terjadi perhitungan dan pemungutan suara ulang susulan dan pemilu lanjutan, masa kerja PPS diperpanjang. Anggota PPS dibubarkan paling lambat berapa bulan setelah pemungutan suara?
A. 1 bulan
B. 2 bulan
C. 3 bulan
D. 4 bulan
E. 5 bulan
Jawaban: B
8. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, atau Putusan Mahkamah Agung RI paling lama…
A. 30 (tiga puluh) hari kerja
B. 15 (lima belas) hari kerja
C. 14 (empat belas) hari kerja
D. 7 (tujuh) hari kerja
E. 3 (tiga) hari kerja
Jawaban: D
9. Dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas penyelenggaraan. Berikut ini yang merupakan prinsip penyelenggaraan yang paling benar
A. Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, Efisiensi dan efektivitas
B. Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib dan mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan
C. Keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, ekonomi, efisiensi dan efektif
D. Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum dan sama kedudukan didepan hukum
E. Mandiri jujur adil dan makmur
Jawaban: A
10. Berikut ini yang bukan termasuk tujuan penyelenggaraan pemilu adalah
A. memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis
B. mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas
C. menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu
D. menghasilkankan pemerintah yang memiliki legitimasi rakyat
E. mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien
Jawaban: D
11. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, atau Putusan Mahkamah Agung RI paling lama:
A. 30 (tiga puluh) hari kerja
B. 15 (lima belas) hari kerja
C. 14 (empat belas) hari kerja
D. 7 (tujuh) hari kerja
E. 3 (tiga) hari kerja
Jawaban: D
12. Berikut ini adalah pernyataan yang benar mengenai daftar calon tetap anggota DPR. DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kecuali ….
A. Daftar calon tetap disusun berdasarkan nomor urut dan dilengkapi dengan pasfoto terbaru
B. Daftar calon tetap anggota DPR DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten kota diumumkan oleh PPS
C. KPU menetapkan daftar calon tetap anggota DPR
D. KPU Provinsi menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD provinsi
E. KPU kabupaten/kota menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD kabupaten kota
Jawaban: B
13. Kampanye pemilu dapat dilakukan melalui ….
A. pertemuan terbatas
B. pertemuan tatap muka
C. pemasangan alat peraga di tempat umum
D. rapat umum
E. Semua jawaban Benar
Jawaban: E
14. Dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, KPU Kabupaten/Kota dalam hal ini dibantu oleh …
A. Pantarlih
B. Pantarlih dan PPS
C. Pantarlih, PPS, dan PPK
D. Pantarlih, KPPS, PPS, dan PPK
E. Pantarlih, KPPS, PPS, PPK dan Pengawas Pemilu
Jawaban: C
15. Sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945, syarat untuk menjadi Calon Presiden (Capres) dan Wakil Presiden (Wapres) diatur dalam:
A. Undang-Undang Dasar
B. Undang-Undang
C. Peraturan Pemerintah
D. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)
E. Peraturan Bawaslu (Perbawaslu)
Jawaban: B
16. Metode kampanye pemilihan umum yang dilaksanakan sejak tiga hari setelah calon peserta pemilu ditetapkan sebagai peserta pemilu sampai dengan dimulainya masa tenang adalah
A. pertemuan terbatas
B. pertemuan tatap muka
C. penyebaran bahan kamarnya kepada umum
D. pemasangan alat peraga di tempat umum
E. semua jawaban benar
Jawaban: E
17. Dalam Pemilu, Pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Pernyataan tersebut merupakan makna prinsip penyelenggaraan Pemilu yang:
A. Langsung
B. Umum
C. Bebas
D. Rahasia
E. Jujur dan Adil
Jawaban: C
18. Berdasarkan UU Nomor 10 tahun 2016. Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara perselisihan sengketa hasil Pemilihan paling lama:
A. 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya permohonan
B. 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan
C. 35 (tiga puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan
D. 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan
E. 21 (dua puluh satu) hari sejak diterimanya permohonan
Jawaban: B
19. Status Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu kabupaten/kota dan Panwaslu adalah Pilihlah jawaban yang paling tepat
A. Bawaslu bersifat tetap. Bawaslu Provinsi. Bawaslu kabupaten/kota dan Panwas bersifat adhoc
B. Bawaslu dan Bawaslu Provinsi bersifat tetap sementara Bawaslu kabupate/kota dan Panwaslu bersifat adhoc
C. Bawaslu. Bawaslu Provinsi Bawaslu Kabupaten dan kota dan Panwaslu bersifat adhoc
D. Bawaslu. Bawaslu Provinsi. Bawaslu kabupaten/kota bersifat tetap Panwaslu bersifat adhoc
E. Bawaslu Bawaslu Provinsi Bawaslu kabupaten kota dan Panwaslu tetap Panwaslu Desa bersifat adhoc
Jawaban: D
20. Pernyataan di bawah ini yang bukan merupakan tugas wewenang dan kewajiban Panwaslu Kecamatan
A. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kecamatan
B. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang di wilayah kecamatan
C. Melaksanakan pemuktahiran data pemilih, penetapan data pemilih sementara dan daftar pemilih tetap
D. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajian kepada pihak-pihak yang diatur dalam undang-undang
E. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
Jawaban: C
Demikian latihan soal Tes Wawancara PPS Pemilu 2024 dan kunci jawabannya, selamat belajar.
